PEMERINTAH CARI SOLUSI UNTUK PERATURAN TAKSI ONLINE

OTOMOTIF  – Pemerintah telah memulai konsultasi publik untuk menemukan solusi terhadap peraturan aplikasi naik hujan yang disengketakan, menyusul pencabutan 14 pasal Peraturan Menteri Perhubungan No. 26/2017 tentang pengoperasian angkutan umum non-rute oleh Mahkamah Agung. Forum yang diselenggarakan pemerintah di sejumlah kota termasuk Jakarta, Surabaya dan Makassar mengundang para pemangku kepentingan untuk membahas masalah ini agar peraturan selanjutnya dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.

“Kami berharap dengan kegiatan seperti itu, kami akan dapat merumuskan peraturan yang mengakomodasi kepentingan taksi konvensional dan online dan penggunanya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hindro Surahmat di Makassar pada hari Kamis seperti dilansir DOMINO ONLINE

Mahkamah Agung mencabut 14 pasal peraturan karena pengadilan menganggap mereka melanggar dua undang-undang yang memiliki hierarki yang lebih tinggi: Undang-undang No. 20/2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan transportasi jalan.

Sementara itu, Darmaningtyas dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam merumuskan peraturan baru tersebut untuk memastikan hal tersebut dapat diterapkan. Sekretaris Jenderal Sekretariat Jenderal Transportasi Darat Ateng Aryono mengatakan pemerintah harus segera merevisi peraturan yang ada atau menyusun peraturan baru untuk membantu menjaga persaingan yang sehat antar operator angkutan umum.

Perwakilan dari Online Drivers Association (ADO) Christiansen Wagey mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya mengatur operator, tapi juga penyedia aplikasi yang mengendarai sepeda. QQ ONLINE

Leave a Reply