Ming. Sep 27th, 2020

BERITA HARIAN 888

BERITA TERKINI | BERITA TERPERCAYA | BERITA HARIAN

Membahas Mengenai Kebijakan Pertambangan Undang Undang 2019

3 min read
Membahas Mengenai Kebijakan Pertambangan Undang Undang 2019

Membahas Mengenai Kebijakan Pertambangan Undang Undang 2019

BERITA TERBARUTujuan UU Penambangan, yang diberlakukan pada tahun Pemilu 2009, adalah mulia karena dirancang untuk meningkatkan nilai mineral melalui pemrosesan. Tetapi cara hukum ditegakkan dengan kurangnya kejelasan dan kepastian hanya merusak kredibilitas dan keandalan kapasitas pembuatan kebijakan pemerintah.

Pemerintah, yang tampaknya kecewa dengan lambatnya kemajuan pembangunan banyak smelter nikel, mengungkapkan awal pekan ini rencana untuk sepenuhnya menghentikan ekspor nikel mentah (bijih) pada Januari 2020 – dua tahun sebelum jadwal semula.

Larangan ekspor juga tampaknya perlu untuk memastikan bahwa cadangan nikel tetap memadai untuk memasok smelter yang sudah beroperasi dan yang masih dalam pembangunan, karena ekspor nikel mentah mencapai 38 juta ton pada paruh pertama tahun ini saja, sementara cadangan terbukti saat ini diperkirakan mencapai hanya 698 juta ton. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga tahun ini, 11 smelter sudah berproduksi dan 25 sedang dalam pembangunan. Pabrik-pabrik ini akan membutuhkan 80 juta ton bijih nikel per tahun.

Baca juga : Melaka Bergulat Dihuni Oleh Babi Hutan Liar Dari Indonesia

UU Pertambangan 2009 sebenarnya mensyaratkan larangan total ekspor bijih nikel dan semua mineral mentah lainnya, termasuk tembaga dan bauksit, pada Januari 2014. Namun undang-undang tersebut hampir tidak berlaku selama hampir tiga tahun karena tertundanya penerbitan peraturan pelaksanaan oleh terkait kementerian lini. Hal ini membuat perusahaan pertambangan percaya bahwa pemerintah tidak serius dengan kebijakan larangan ekspor.

Tetapi pemerintah terpaksa menjadwal ulang kebijakan peleburan pada awal 2014, dan ekspor nikel mentah diizinkan lagi sebagai larangan total ekspor, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, akan memiliki dampak buruk pada pendapatan negara dan pendapatan ekspor dan mungkin telah menyebabkan masif PHK pekerja.

Kemudian pada awal 2017, kebijakan itu diperketat dengan persyaratan keras untuk memaksa penambang nikel membangun smelter, tetapi total larangan ekspor dijadwal ulang hingga Januari 2022. Perusahaan pertambangan diberi kuota ekspor sesuai dengan kemajuan proyek smelter mereka.

Akselerasi pelarangan ekspor yang direncanakan itu tentu mendapat tanggapan negatif dari perusahaan yang masih membangun smelter mereka, karena mereka tidak akan lagi mendapatkan pendapatan dari ekspor nikel mentah. Tetapi perusahaan pertambangan yang telah menyelesaikan smelter mereka menyambut baik perubahan kebijakan karena mereka yakin akan pasokan bahan baku bijih nikel yang memadai selama beberapa dekade ke depan.

Namun demikian, perubahan kebijakan yang berselang-seling seperti itu sangat merusak investasi di industri pemurnian mineral, yang membutuhkan investasi besar, tidak hanya untuk smelter saja tetapi untuk pembangkit listrik berkapasitas tinggi. Kebutuhan listrik yang besar bahkan lebih menantang karena proyek peleburan nikel berlokasi di Kalimantan dan Sulawesi, yang masih sangat kekurangan infrastruktur dasar, terutama listrik.

Karena Indonesia memasok lebih dari 20 persen pasar nikel global, negara ini tentu akan mendapat manfaat besar dari pemurnian wajib dalam negeri untuk nikel mentah, terutama mengingat semakin pentingnya peran nikel sebagai bahan dasar utama untuk baterai mobil. Tapi kebijakan flip-flopping tidak menjadi pertanda baik bagi kredibilitas kebijakan pemerintah. QIUQIU99

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2016 Beritaharian888.com All rights reserved. | Newsphere by AF themes.